Kemajuan peradaban manusia dalam bidang ekonomi telah melahirkan berbagai model transaksi, investasi, dan kerja. Sistem barter di masa lalu, mulai ditinggalkan dengan diciptakannya alat tukar—uang. Dalam bidang pertanian, kerja sama
Bagi hasil adalah salah satu bentuk tertua dalam hal pengusahaan tanah yang terdapat di berbagai negara dan waktu. Sudah sejak zaman Babilonia terdapat bagi hasil, terlihat dalam Kitab Hukum Hammurabi (±2300
Doktrin siyasah syar’iyyah atau kebijakan berorientasi syariah menyatakan bahwa penguasa memiliki wewenang untuk mengambil langkah-langkah dan merancang prosedur yang selaras dengan maksud dan tujuan syariah serta menjamin kepentingan publik semaksimal
Sistem ekonomi sifat dasarnya adalah jaringan kerja sama antara rumah tangga, dunia bisnis dan pemerintah. Organisasi-organisasi dan kerangka kerja untuk produksi, distribusi dan komsumsi barang dan jasa yang dihasilkan dalam
Sistem hukum Islam, dikenal dengan hukum syariat, bersumber dari Alquran—kitab suci umat Islam—dan sunah—perkataan, perbuatan dan takrir (perbuatan sahabat yang dibolehkan atau diberi legitimasi oleh Nabi). Alquran yang menjadi keyakinan
Islam memiliki sistem perpaduan antara dimensi esoterik (akidah), dengan dimensi eksoterik (syariat). Dimensi esoterik Islam memuat aturan paling dasar Islam, yaitu menyangkut sistem keimanan dan keyakinan terhadap entitas Allah SWT.
Islam tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan tuhan-Nya. Tetapi juga, mengatur hubungan horizontal manusia dengan sesama ciptaan lainnya. Syariat, menurut teori klasik, adalah perintah Tuhan yang diwahyukan kepada
Polemik seiring Proklamasi Kemerdekaan NRI 17 Agustus 1945 masih tersisa hingga saat ini. Hal ini berkaitan dengan Dasar Negara, perdebatan kaum Nasionalis sekuler dan kaum Nasionalis Islamis terus berlangsung
Penerapan hukum Islam di Indonesia telah digunakan jauh sebelum Republik ini berdiri. Hukum Islam adalah hukum yang berdasarkan Alquran dan sunah. Guna memahami dasar tersebut tentu dibutuhkan pemahaman dan penalaran
Kebijakan membutuhkan proses yang panjang sebelum ditetapkan sebagai ketetapan. Hal ini disebabkan adanya faktor-faktor lain yang menjadi penopang sebuah kebijakan dapat dijalankan dan berdaya guna di dalam masyarakat. Selain